Kontrak Stadion Mini Calang Putus, Siapa Yang Rugi?

oleh -99.321 views

Calang (ADC)- Kasus pemutusan kontrak pekerjaan terhadap proyek pembangunan Stadion Mini Kota Calang Kabupaten Aceh Jaya oleh Dispora setempat, siapakah sebenarnya yang rugi ?

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Pelita Cemerlang Indonesia dan diawasi oleh perusahaan CV. Center Design Engineering dengan nilai kontrak Rp. 2.961.740.000,- sumber dana DID 2017 berakhir masa pelaksanaannya pada tanggal 9 Desember 2017.

Akibat pemutusan kontrak sepihak oleh Dispora Aceh Jaya serta tidak diberikan kesempatan penambahan waktu (adendum) kabarnya rekanan (PT. Pelita Cemerlang Indonesia) mengadu ke Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) karena merasa dirugikan.

Jurnalis Senior Wapemred www.faktahukum.co.id sebuah media yang berkantor di Jakarta Muhammad Ridwan memberikan pandangan, jika bahasa “Dapat” yang ada dalam perpres diatur berdasar pertimbangan, “Dapat” dalam pengertiannya hukum artinya ada kebijakan tersendiri dalam aturan.

“Jangan sampai yang perkerjaan yang sudah dikerjakan rekanan mengalami kerugian, tidak ada yang saling diuntungkan, kedua -duanya juga rugi. Dispora bagian dari pemkab juga ikut merugi artinya apa ? Masyrakat Aceh Jaya juga rugi dengan sendirinya”, ujar Ridwan Minggu (6/1/2018).

Apa saja rugi yang dialami Dispora akibat pemutusan kontrak ? Kedua pihak rugi, rugi dimana ? Satu, waktu harus mimilih rekanan yang baru, kedua, harus penyusuaian, kalau cocok, kalau tidak cocok artinya ada ketimpangan. 

“Ini sama persisnya seperti kita berpindah dokter, ketika pindah dokter berarti dokter baru donk, artinya kita juga harus memiliki analisis yang baru, ini menimbulkan ketidaksuaian, memang kata ” Dapat” dalam perpres diatur dengan penuh pertimbangan, kecuali pekerjaan dilapangan 30 % saja belum ada, sementara masa selesai pelaksaan sudah lewat itu wajib diputus karena kita melihat ketidakseriusan, apalagi ini anggap dengan progre yang diklaim oleh 60 %, artinya jika adendum diberikan kesempatan kedepan itu artinya pekerjaan sisa bisa diselesaikan”, jelas Ridwan mentamsilkan.

Dinas dalam pandangan Ridwan, juga tidak dirugikan andai saja penambahan waktu 50 hari diberikan kesempatan, denda dibayar dan rekanan dikenakan sanksi administratif, kalau kontrak diputuskan inilah yang sebenarnya terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak dinas.

“Karena bisa dipertanyakan, apa bisa sefatal itu sehingga diputuskan kontraknya ? Kecuali ada hal yang lain yang dilakukan si rekanan, misalnya rekanan mengerjakan pekerjaa tidak sesuai spek, contoh 70 % harus semen, ternyata semen 30 %, itu speknya fatal, karena menyangkut kualitas. Makanya sekarang yang kita pertanyakan kedinasnya, apa yang membuat fatal, yang membuat pertimbangan dinas ini, ia memutuskan kontrak kerja kepada sirekanan?”, tanya Ridwan

Terkait indikasi dugaan tipikor dan sinyalir adanya praktek suap – menyuap dalam pandangannya Ridwan memaparkan, hal itu sudah masuk dalam ranah gratifikasi, wilayah pidana khusus.

“Terlepas dari siapa yang menerima, di kwetansi uang itu diklaim untuk bupati, yang jelas ada yang menerima, terlepas sampai atau tidak uang itu ke bupati artinya uang dari pengusaha sebagai dari sugesti untuk memperanguhi itukan pidana khusus. Ini satu kasus dua judul, pertama mengenai pemutusan kontrak, sebenarnya siapa yang wanprestasi berdasarkan bukti – bukti kuat serta dapat dipertanggungjawabkan yang merupakan perdata, yang kedua terkait dugaan grafitasi, sebenar sudah lumrah di Indenesia, untuk mendapat proyek kita harus mengeluarkan berapa persen hanya saja kita tidak mempunyai bukti”, pungkas Ridwan

Rahasian umum mengenai fee, fulus untuk meulus istilah pelicin dalam pekerjaan proyek menurut Ridwan, pelaku terstruktur, pola yang dilakukan terselent, jika ditarik ke tindak pidana kejahatan, hal ini sudah ditingkat tindak pidana kejahatan yang dilakukan secara korporasi, kelompok.

Bagaimana pemerintah bisa menciptakan good goverment, jikalau bawahannya masih menjalankan pola – pola yang lama, dimana letaknya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Dimana klaim kita telah berhasil mencegah dan memberantas korupsi sementara ruang sel untuk pelaku korupsi butuh penambahan setiap tahun”, tanya Ridwan. (NS)

No More Posts Available.

No more pages to load.