Gerakan Perempuan dan Millenial Aceh Sampaikan Tujuh Tuntutan Kepada Pemerintah

oleh -76.321 views

Banda Aceh (MBA)- Aksi Aceh Women’s March dalam rangka memperingati Hari Perempuan Sedunia/International Women’s Day diselenggarakan oleh Flower Aceh bersama Millenial Empowerment, Mitra MAMPU, Balai Syura, Forum Puspa Aceh, Natural Aceh, AWPF, Komisi Kesetaraan KSBSI, Youth Forum of Aceh dan jaringan lainnya di Aceh pada 8 Maret 2020 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh.

Aksi yang melibatkan puluhan orang dari lintas organisasi dan komunitas tersebut, dimulai dengan longmarch mengelilingi lapangan Blang Padang dan membawa alat kampanye yang berisikan himbauan untuk pemenuhan hak perempuan di Aceh.

Staf Flower Aceh sekaligus koordinator aksi, Novia Liza menyebutkan, hari perempuan sedunia dirayakan pada tanggal 8 maret setiap tahunnya. Aksi ini merupakan kegiatan kolaboratif gerakan perempuan, kelompok millennial, berbagai lembaga dan komunitas serta individu di Aceh untuk menuntut pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh.

“Kenapa hari ini kita ber-aksi?, karena kita melihat masih banyak permasalahan perempuan yang belum tuntas, seperti angka kekerasan terhadap perempuan yang sangat tinggi, begitu juga di nasional. Kalau kita lihat hasil catatan Komnas Perempuan, selama 12 tahun angka kekerasan meningkat 8 (delapan) kali, perkawinan usia anak masih banyak terjadi, banyaknya undang-undang yang diskriminatif gender, dan masih banyak permasalahan lainnya. Makanya kita berkumpul untuk bersuara bersama mendukung kerja-kerja pemenuhan hak perempuan di Aceh,” ungkap Novia Liza dalam siaran persnya kepada media ini, Senin 9 Maret 2020.

BACA JUGA COY.  Prediksi Pertandingan Atletico Madrid vs Eibar - 18 April 2021

Aksi longmarch dilanjutkan dengan diskusi santai lintas organisasi/komunitas dan usia untuk berbagi informasi serta pengalaman melakukan upaya pemenuhan hak perempuan di Aceh.

“Momen diskusi ini menjadi ruang refleksi bersama mengenai kondisi pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh sekaligus memperkuat konsolidasi gerakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh”, tegasnya.

Selain itu, Founder Millenial Empowerment, Bayu Satria juga menjelaskan tentang pentingnya partisipasi kelompok muda dalam aksi kolektif menyuarakan isu sisual dan upaya pemenuhan hak-hak perempuan, dapat dilakukan dari hal sederhana dan mudah dilakukan.

“Anak muda adalah elemen yang wajib hadir menjawab persoalan Bangsa, gerakan-gerakan kolektif yang dilakukan secara partisipatif harusnya bisa mulai di galakkan hingga menjamur dan berlangsung secara sustainable, karena dengan hadirnya anak muda artinya persoalan dapat dijawab dari akarnya. Semuanya dapat dimulai dengan membiasakan anak muda untuk berani bersuara dan menjadi penyintas kekerasan,” sebutnya.

Diskusi yang dipandu oleh Rhyan Abdillah dan Devi, juga dimeriahkan dengan penampilan live music acustic oleh Band Bangun Pagi dan komunitas Breakdance bernama Nanggroe Break Cypherz (NBC) yang mengiringi proses berlangsung.

BACA JUGA COY.  Prediksi Pertandingan Atletico Madrid vs Eibar - 18 April 2021

Sementara itu, Nay Personil NBC juga mengutarakan kebanggaannya menjadi bagian dari pelaksana aksi IWD tahun ini.

Diskusi dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan peserta untuk pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh, flesh-mop oleh seluruh peserta serta doa bersama.

Sesi Akhir acara juga diisi dengan pebacaan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah dan semua pihak di Aceh, yaitu:

Mendesak semua pihak untuk menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan nyaman bagi perempuan bebas dari tindak diskriminatif dan kekerasan untuk berpartisipasi di ranah publik dan politik dalam pembangunan Aceh.

Mendorong semua pihak melakukan upaya nyata untuk pemenuhan hak perempuan terkait kesehatan dan gizi, pendidikan, ekonomi, politik, lingkungan, sosial dan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Mengecam dan menolak segala bentuk diskriminasi, pelecehan, pemerkosaan dan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di aceh, serta tindakan victim blaming (menyalahkan korban terhadap bencana yang menimpa dirinya), intimidasi dan berbagai bentuk perbuatan yang dimaksudkan untuk membungkam suara penyintas.

BACA JUGA COY.  Prediksi Pertandingan Atletico Madrid vs Eibar - 18 April 2021

Mendesak adanya upaya pemulihah dan pemenuhan hak perempuan pelanggaran HAM Aceh di masa konflik, serta hak perempuan korban kekerasan seksual melalui proses hukum yang adil dan bermartabat.

Mendesak negara segera menyelesaikan persoalan yang dialami perempuan terkait krisis air serta isu lingkungan lainnya di Aceh Besar dan wilayah lainnya di Aceh.

Mendesak negara menjalankan kewajibannya untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender sesuai amanah dalam Undang-undang (UU) HAM No.39/1999, UU Penghapusan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan No.7 tahun 1984, UU Penghapusan kekerasan terhadap perempuan No 23/2004; dan melindungi anak-anak sesuai UU No. 35/2014, termasuk mensosialisasikan revisi UU Perkawinan No.16/2019, mengenai usia minimum untuk kawin; mengawasi implementasinya di dalam masyarakat.

Mendesak negara menjalankan amanah CEDAW yang telah diundangkan pada undang-undang no.7/1984 pasal 2 yang mengharuskan Negara membuat peraturan-peraturan yang melindungi, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan.

Aksi IWD tahun 2020 juga dirangkai dengan kegiatan diskusi film pada sore harinya, dan dialog tokoh perempuan komunitas dengan pengambil kebijakan di Aceh pada 9 Maret 2020 di Hotel Ayani, Banda Aceh. (R)