Fungsikan Pelabuhan Bebas BPKS Bentuk Tim Percepatan Produk Hukum

oleh -91.321 views

Sabang, (ADC) – Dalam rangka merealisasikan fungsi Pelabuhan Bebas Sabang dan Perdagangan Bebas (Free Port) Sabang, lembaga yang dipercaya mengelola kawasan Sabang bentuk tim tentang percepatan hukum terkait sistim keluar masuk barang dari dan ke area Pelabuhan Bebas Sabang.

Kepala BPKS Dr Drs Sayid Fadhil,SH,M.Hum Selasa (10/04/18) kepada ADC mengatakan pembentukan tim percepatan produk hukum, melibatkan seluruh unsur terkait untuk samakan persepsi hingga Free Port Sabang mampu berjalan sebagaimana amanat Undang- undang no 37 Tahun 2000.

Untuk membahas dan menyepakati aturan hukum terkait sistim keluar masuk barang dari dan ke Pelabuhan bebas Sabang, Sayid Fadhil mengundang seluruh unsur menghadiri rapat pembentukan tim percepatan produk hukum., kata Sayid Fadhil.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kepolres Sabang AKBP Syahrul, Kepala Bea Cukai Sabang, Koen Rachmanto, Kanwil Bea Cukai Aceh, Lanal, Danlanud MUS, Dandim 0112/Sabang, Imigrasi, Kajari, Karantina Pelabuhan, KSOP Syahbandar, Kadis Perindag Pemko Sabang, Tokoh masyarakat serta seluruh unsur Management BPKS.

Lebih lanjut Sayid Fadhil menyampaikan bahwasanya tanpa dukungan pihak yang terkait dengan pengembangan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS tentunya tidak akan dapat menjalankan sebagaimana mestinya.

Maka BPKS membutuhkan kesepakatan bersama terkait produk hukum dan aturan yang harus segera di realisasikan. Agar, Free Port segera menjadi pelubuhan bebas yang sesungguhnya.

“Kehadiran manajemen BPKS hari ini untuk mengevaluasi dan membentuk tim percepatan hukum, diharapkan seluruh unsur baik Vertikal maupun Orizontal yang ada di Kota Sabang, ikut memberikan masukan dan ide, agar produk hukum terkait sistim keluar masuknya barang dari dan ke Pelabuhan Bebas Sabang dapat segeta terselesaikan,” sebut Sayid Fadhil di dampingi Deputi Umum Muslim Daud, Deputi Pengawasan Abdul Manan serta Deputi Komersil Agus Salim.

Ditambahkan, produk hukum yang kuat berdasarkan undang undang 37 tahun 2000 tentang Pelabuhan Bebas Sabang maka semua elemen hukum yang ada di Sabang harus terlibat untuk memperkuat produk hukum yang selama ini dinilai ada kekosongan aturan.

Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP Syahrul,SIK menjelaskan, 18 tahun terakhir sejak undang-undang Pelabuhan Bebas Sabang di Keluarkan oleh Pemerintah pusat memang tidak ada perubahan yang siknifikan yang dapat menguntungkan masyarakat.

Bahkan dirinya memberikan Aspresiasi untuk Kepala BPKS yang dinilai telah mampu merangkul berbagai elemen lintas sektor demi kepentingan masyarakat Sabang.

“Kita berikan Apresiasi kepada Kepala BPKS yang telah memfasilitasi dan mengajak semua elemen hukum di Sabang untuk duduk bersama membahas aturan hukum terkait keluar masuk barang dari dan ke Area Pelabuhan bebas Sabang,” tandas Kapolres.

Ia juga menjelaskan permasalah yang sering muncul saat ini adalah landasan atau turunan produk hukum dan mitra kerja hingga ada kekosongan aturan yang sampai saat ini masih menjadi kendala tentang keluar masuknya barang di Kawasan Pelabuhan Bebas Sabang.

Hal senada juga disampaikan Kepala Bea dan Cukai Sabang Koen Rachmanto, menurut Koen Rahmanto Bea dan Cukai Kota Sabang akan mendukung penuh program kerja BPKS terkait sistim keluar masuk barang ke daerah pelabuhan bebas Sabang

“Kami sangat mendukung apa yang telah menjadi target program kerja BPKS khususnya terkait sistim keluar masuk Barang dari dan ke Area Pelabuhan Bebas Sabang, namun lagi harus dibentuk sebuah produk hukum yang mengikat hingga tidak terjadi tumpang tindih aturan termasuk didalam nya studi kelayakan dan jenis barang prioritas yang kebih di utamakan dan diperlukan oelh masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, tambahnya yang terjadi dilapangan saat ini adalah, banyak masuk barang- barang jenis kosumsi namun jika itu merupakan kepentingan masyarakat di dalam kawasan khususnya Sabang dan Pulo Aceh maka, Bea dan Cukai tentunya sangat mendukung.

Pun begitu apabila barang tersebut merupakan kepentingan masyarakat diluar Wilayah pelabuhan bebas Sabang dan Pulau Aceh, maka harus di tinjau kembali dan akan dihadapkan pada peraturan pemerintah terkait sistim keluar barang dari area Non Pabean .

Saat ini BPKS sendiri telah memiliki beberapa produk hukum sebagai landasan awal seperti Perpu no 1 tahun 2000 , dan Undang- Undang No 36 tahun 2000 tentang pelabuhan bebas Sabang serta Undang- Undang no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.serta tentang PP No 83 tahun 2010 tentang perlimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada BPKS., tandasnya.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung singkat tersebut Kepala BPKS beserta seluruh unsur yang terlibat akhirnya menyepakati untuk dibentuknya tim koordinasi lintas sektor hingga terciptanya aturan hukum yang layak dan dapat di iplementasikan terkait sistim keluar masuknya barang dari dan Ke Pelabuhan Bebas Sabang. (Jalal)

No More Posts Available.

No more pages to load.