Diduga Ilegal, Aksi Penambangan Material Kembali Marak di Sarah Sirong

oleh -143.321 views

Bireuen (MBA) – Penambangan Galian C kembali mengganas di Desa Sarah Sirong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen yang di duga ilegal dan membahayakan lingkungan setempat, akibat berdekatan dengan jembatan Gantung di lokasi itu.

Aksi penambangan yang diyakini melibatkan oknum tertentu, tentu berjalan dengan mulus, sehingga aksi pengerukan sungai yang mengambil sirtu (pasir batu) berjalan tanpa kendala, yang melibatakan tiga pengusaha, begitu juga aktifitas dump truk tanpa hambatan mengangkut material tersebut sampai di jalan raya Medan Banda Aceh tanpa yang ada pihaknya yang kenyataannya meluputkan diri dari pengamatan.

Adanya dugaan jika barang tersebut dipasok untuk di tiga perusahaan di Matanggeulumpang dua, Kutablang dan di Kecamatan Muara Batu, yang sengaja membeli dengan harga murah, apalagi tidak dikenakan pajak untuk negara oleh penguasaha tambang.

Disebut-sebut juga, aksi penambangan liar sangat mereresahkan masyarakat, betapa tidak, lokasinya yang sangat rentan dengan jembatan gantung Bivak, Desa Krueng Simpo, yang seharusnya 500 meter ke hulu, dan 500 meter ke hilir dan ada yang menyuebutkan, malah sampai 1.000 M ke hilir, Maka diyakini usaha penambangan di lokasi tersebut yang aktifitasnya hanya berjarak 200 – 250 meter ke hilir.

Lokasi tersebut oleh Polres Bireuen pernah mem-police line, sebanyak tiga unit becho yang diketahui sedang mengabil material di lokasi yang sama. Pengusaha, saat itu, hanya mampu menunjukkan surat izin Muspika Jeumpa, dan satunya lagi menunjukan surat izin eksplorasi, yang seharusnya izin operasional (OP) harus dikeluarkan oleh intansi teknis di Banda Aceh, yang akhirnya ke tiga pengelola becho disangka bersalah, dan Polres Bireuen Mengaman tiga unit becho yang turut dipolice line, namun sampai dimana berkas selanjutnya, Wallahualam.

Jika memang aktifitas pengerukan sungai itu dibiarkan, tentu yang lain bakal ikut serta, apalagi tidak dikenakan pajak untuk untuk negara, maka selain itu rawanlah ekosistemnya, terlepas ada tidaknya izin, tentu perihalan perizinan pantas dipertnyakan, terutama Pemkab Bireuen yang mengeluarkan rekomendasi. Wajarkah dikeluarkan rekomendasi sampai izin OP oleh Gubernur Aceh untuk tempat usaha yang dapat mengancam runtuhnya jembatan.

Hasil pengamatan menunjukkan titik kordinat pengambilan sirtu yang diyakini berdekatan dengan jembatan sekitar 300 meter ke hilir dari jembatan yang seharusnya izin dapt dikeluarkan apabila pengambilan material 500 meter ke hulu, dan 1.000 ke hilir.Untuk itu, jika dikeluarkan izin, apakah sudah memenuhi aturan yang berlaku. Apalagi sampai tidak punya izin sama sekali (OP).

Kadis Perizinan Kabupaten Bireuen, Bob Miswar, S.STP. M.Si mengaku masih menelesuri sampai ke dinas Teknis. Kendati kemudian, Ia mengatakan untuk lokasi itu, berkasnya belum masuk. Namun sebagai pejabat baru diintansi tersebut, pihaknya akan menelusuri terlebih dahlu, tidak dapat memberikan keterangan secara pasti yang mengajurkan menghubungi bidang pengaduan. Namun ketika di hubungi yang bersangkutan sudah ke Banda Aceh untuk mengikuti ujian dinas.(Maimun Mirdaz).