‘Abuse Of Fower’ Dan Penguasaan Tanah Culas

oleh -213.321 views

KUALASIMPANG (MBA) – Awaluddin Chandra alias Athiong, 55 tahun (Ahli waris kedua), sore kemarin termenung, dipojok Kota Kualasimpang, Kede Bawah. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Ada rasa gerah berkecamuk dipikirannya, sebab, tanah miliknya yang sah bisa beralih tangan ke Pemkab Aceh Tamiang. Dengan cara yang tidak bisa dia fahami.

Awaluddin Candra, adalah ahli waris kedua yang sah cucu dari Tjan Djien Thuan (Pemilik Tanah) dan anak dari Tjan Boen Khiong (Burhan Tjandra ahli waris pertama), mengetahui tanahnya sudah berpindah tangan merasa geram.

Athiong bersama beberapa rekan rekan dan keluarga besar Tjan Djien Thuan membuat perlawanan, mempertahankan hak haknya yang dirampas Pemerintah. Ditamsilkan, peralihan atas alas hak orang lain merupakan tindakan keji yang dilakukan pemerintah kepadanya.

Rentetan panjang kisah tanah Tjan Djien Thuan (Pemilik sah) yang hari ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Terindikasi preseden sangat amburadulnya bagi tata kelola pemerintahan secara administrasi.

Sebab tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, ternyata ada ahli waris yang sah, pemegang Grand Blok (sertifikat berbahasa Belanda) aslinya, saat ini dipegang oleh Awaluddin Chandra alias Athiong (Alhi waris sah). Cucu dari Tjan Djien Thuan. Anakya Tjan Boen Khiong (Burhan Tjandra).

Indikasi lain, tanah yang notabene ada pemiliknya bisa berpindah tangan ke Pemkab Aceh Tamiang melalui Menteri Keuangan RI, melampaui pemilik sahnya. “Ini cara cara culas, mengangkangi hak hak pemilik yang sah, merampas hak orang lain. Anehnya, dasarnya apa?, rekomendasi siapa?. Ada indikasi ini kejahatan pidana; pemalsuan dokumen dan penggelapan dokumen,” tegas Bambang Herman, SH. Aktifis Sosial dan Pemerhati Hukum Pidana.

Sekilas telaah Bambang mengisyarakatkan ada cara cara culas didalam menguasai tanah oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Padahal hari ini tanah milik Tjan Djien Thuan surat aslinya dipegang oleh Awaluddin Chandra (ahli waris yang sah).

Menteri Keuangan RI-pun seharusnya tidak memberikan ijin Hak Penggunaan Lain (HPL) kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, tanpa kajian mendalam. Ada indikasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah melakukan pembohongan publik kepada Menteri Keuangan RI.

“Jika tanah itu bermasalah, logika berpikir, pasti Menteri Kuangan RI tidak berani mengeluarkan surat dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KM6/2014 tahun 2014, tentang penyelesaian status kepemilikan aset bekas milik asing/cina berupa tanah (DH ex SDN No 456 kantor/rumah tinggal dan lapangan bola basket) seluas 3.638,1 meter kubik di jalan Ahmad Yani, Kota Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang,” tegasnya.

Surat Keputusan Menkeu nomor 280/KM6/2014 telah memantapkan status hukum atas tanah tersebut menjadi barang milik daerah, yang ditandatangani Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada Kemenkeu RI, atas nama Hadiyanto.

Bambang menjelaskan; bahwa Dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pendaftaran tanah meliputi: a.Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

“Apakah ini sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang?, itu regulasi yang harus dipenuhi. Undang Undang yang mengatakan, bukan Bambang Herman,” katanya.

Selain untuk memenuhi ketentuan undang-undang, pendaftaran tanah juga untuk memenuhi unsur publisitas dan kebaruan kepemilikan tanah oleh seseorang. Produk akhir dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah.

Apalagi dalam sistem negara Indonesia, prosedur pendaftaran tanah diatur dalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Seperti dikutip di pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur.

Serangkaian kegiatan tersebut mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun. Selain itu juga termasuk data yuridis yaitu keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun.

Data-data mengenai tanah kemudian disajikan dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Setelah data terkumpul, maka akan diberikan surat tanda bukti haknya atau sertifikat untuk bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya. Surat bukti hak milik juga akan diberikan atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

“Sebelum Anda bersiap-siap mendaftarkan tanah milik Anda, ada baiknya mengetahui dulu informasi dan seluk beluk mengenai pendaftaran tanah. Berikut saya rangkum 7 fakta mengenai pendaftaran tanah yang tertuang dalam PP No 24 Tahun 1997,” jelasnya.

Hal ini seperti tertuang dalam PP 24 Tahun 1997 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah bertujuan, antara lain memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar sehingga mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah juga memiliki tujuan menyediakan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan sehingga mudah memperoleh data dalam mengadakan aktivitas hukum tentang properti yang telah terdaftar. Tujuan lain adalah demi terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Adapun obyek pendaftaran tanah seperti yang disebutkan dalam PP 24 Tahun 1997 Pasal 9, antara lain mencakup bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, tanah hak pengelolaan dan tanah wakaf.

Jenis lain adalah bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah Negara Penyelenggara pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Jika seluruh tahapan di atas telah dilaksanakan, maka proses selanjutnya adalah pembukuan hak dan penerbitan sertifikat pendaftaran tanah. Ini sesui dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 yang tercantum dalam Pasal 29 dan Pasal 31.

Adapun hak-hak yang dicantumkan di buku tanah antara lain hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun. Buku tanah juga mencantumkan keterangan atas status hukum tanah atau rumah susun, dan data fisik. Data fisik yang dimaksud adalah data mengenai batas, bidang, dan luas bidang tanah atau satuan rumah susun.

Selanjutnya sertifikat tanah akan diterbitkan dengan memuat data fisik dan data yuridis yang ada di dalam buku tanah. Sertifikat ini adalah sebuah bukti resmi secara hukum bahwa tanah Anda sudah terdaftar di negara. Dan Anda sebagai pemilik mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas tanak milik Anda.